Mari Mengenal Dana Perminyakan Timor Leste

Sumber: Gabungan dari Berbagai Gambar dari google

Semenjak mendeklarisikan diri sebagai Negara bernama Timor Leste. Para pemegang kebijakan Negara telah menyadari bahwa Timor Leste tidaklah mungkin mengandalkan sektor pertanian sebagai  sumber pembiayaan Negara sebab; meskipun 90 persen penduduk negeri ini hidup dari sektor tersebut tetapi budaya bercocok tanam  di kalangan petani lebih untuk konsumsi sendiri.

Timor Leste sangat di untungkan karena memiliki cadangan minyak bumi untuk di kelola. Sejarah hitam perebutan minyak bumi Timor yang di kenal dengan Timor Gap. Telah menyandera berbagai kepentingan untuk di perebutkan. Australia dan Indonesia sempat secara illegal melakukan negosiasi atas kekayaan minyak Timor gap  yang di sepakati dan di tanda tangani oleh kedua menteri luar negeri yakni Ali Alatas mewakili pemrintah Indonesia dan Gareth Evans mewakili Australia. Kesepakatan tersebut di tanda tangani pada 11 Desember 1989 yang pemberlakuannya  mulai  9 Februari 1991.(sumber: id.wikipedia). Namun, terhitung September 1999 perjanjian diatas tidak berlaku dengan lahirnya Negara baru Timor Leste.

Keterbatasan sumber pembiayaan Negara, telah membuka mata para pemegang roda pemerintah. Pada tahun 2005, perdana menteri Marié  Alkatiri  meminta parlament Timor Leste untuk mengesahkan undang-undang Perminyakan. Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menjaga kelangsungan  dana bagi generasi sekarang maupun masa depan. Meskipun perundangan ini telah di revisi tahun 2011, akan tetapi esensi dari tujuan utama tidak berubah.

Sesungguhnya dana perminyakan Timor ini berasal tidak hanya minyak bumi akan tetapi sudah termasuk olahan gas alam. Intinya uang pendapatan dari kekayaan alam bersumber dari minyak dan gas bumi di haruskan untuk dikumpulkan dalam satu rekening khusus milik Negara dan selanjutnya di invetasikan kembali kedalam ekonomi.  Laporan yang di publikasikan oleh lembaga swadaya masyarkat Lao Hamutuk dalam laporannya menyebutkan “Minyak dan gas akan menjadi faktor paling penting dalam ekonomi dan anggaran pemerintah Timor-Leste di masa depan. Pendapatan dari minyak dan gas mencakup 50% pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) dan mencakup 90% seluruh pendapatan pemerintah”( Lao Hamutuk Feb 2008 ).  Sepintas dari temuan diatas mengambarkan betapa tinnginya dependensi pemerintah terhadap hasil olahan minyak bumi untuk kelangsungan roda pemerintahan.

Ada dua jenis investasi yang bersumber dari dana perminyakan Timor Leste. Yang pertama dan utama adalah invetasi kedalam ekonomi dalam negeri melalui anggaran belanja pemerintah, Dan yang kedua adalah investasi pada pasar modal ( financial market ). Melalui anggaran pemerintah uang perminyakan di alirkan untuk membangun infrastruktur ekonomi  semisal proyek-proyek jalan raya, pembangunan sekolahan, penyediaan listrik, penyediaan fasilitas rumah sakit dan lain-lain. Sedangkan untuk investasi pada pasar modal adalah hal baru dan tidak banyak Negara yang ingin melakukannya.

Mengingat investasi pasar modal memiliki resiko investasi yang lebih tinggi. Maka, pemerintah Timor Leste secara hati-hati merumuskan jenis instrument pasar modal tertentu saja yang di perbolehkan dana perminyakan ini boleh di investasi. Pada tahun 2005 awalnya 90 persen dana hanya di perbolehkan investasi pada asset obligasi pemerintah yang maju saja. Selebihnya 10 persen boleh di investasi pada asset yang lebih beresiko seperti saham. Namun, seiring dengan tingginya harapan pendapatan dari investasi pasar modal telah berubah maka tahun 2011 kementrian keuangan Timor Leste mengamandemenkan agar porsi investasi antara asset yang kurang beresiko dan yang beresiko tinggi menjadi sama-sama 50 persen.

Merujuk pada laporan triwulan Bank Sentral Timor Leste hingga bulan Desember 2013 dana perminyakan telah terkumpul sebesar $14.95 Miliar Dolar Amerika.klik disini http://www.bancocentral.tl/Download/Publications/Quarterly_Report34_en.pdf  Dana ini berasal dari a)pendapatan bagi hasil pemerintah dan perusahaan minyak. b) penerimaan pajak penghasilan dan olahan minyak. c) pendapatan lain yang berhubungan dengan kegiatan proyek perminyakan. d) pendapatan hasil investasi pasar modal. Dalam laporan yang sama dengan jelas menyebutkan selam periode tiga bulan pemerintah menggunakan dana minyak sebesar $550 Juta Dolar Amerika.

Pilar –pilar yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam menggawal kelangsungan hidup dana minyak Timor ini terbilang cukup ketat. Dalam hal ini ada empat pilar yang menjadi pokok  dan satu pilar penunjangnya. Diawalai dari

1.       Parlament Nasional

Segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan investasi harus di rumuskan dan disetujui oleh parlamet Timor sebagai legal base untuk di ditindak lanjuti.

2.       Kementrian Keuangan

Menteri keuangan mewakili pemerintah berkewajiban aturan-aturan investasi yang sangat detail sebelum mendelegasikan tugas atau wewenang investasi kepada institusi yang di pilihnya.

3.       Badan Penasehat Investasi

Merupakan kumpulan orang yang berkehalian khusus yang berfungsi merancang investasi pasar modal dengan menentukan secara spesifik rujukan pasar yang boleh di masuki dana perminyakan. Mereka bertangung jawab penuh kepada kementrian keuangan dalam memilih pasar modal yang boleh di investasi.

4.       Bank Sentral

Peranan bank sentral dalam meggolah dana minyak ini adalah kunci. Segala kebijakan yang di tetapkan parlament dan pasar investasi yang di ijinkan oleh kementrian keuangan untuk menaruh uang minyak ini pada hakekatnya akan di beri wewenang khusus kepada bank sentral untuk di tindak lanjuti secara riil.

Selain keempat pilar diatas. Timor Leste memiliki sebuah konsul khusus yang secara tidak langsung memiliki kepentingan mengawal dana ini. Konsul yang dimaksud adalah “badan konsultatif dana perminyakan “ mereka terdiri dari pensiunan pejabat Negara dan juga melibatkan lembaga swadaya masyarakat. Tugas utama badan ini adalah memberikan nasehat-nasehat kepada parlamen nasional batasan yang di perbolehkan atau di tolerir dalam penggunaan dana minyak selama setahun.

 

Timor-Leste's Growth Remains Strong as Long-term Fiscal Outlook Tightens - ADB

Timor Leste’s non-oil economy will continue to grow strongly in 2014 and 2015, driven by government spending and private sector growth, according to the Asian Development Bank’s (ADB) Asian Development Outlook 2014 (ADO).
GDP growth of 8.5% is expected for the next two years, a modest rise from the 8.0% growth registered in 2013.

“The greatest challenge for policymakers is to translate petroleum wealth into jobs and services that produce sustainable and inclusive growth,” said Shane Rosenthal, ADB’s Timor-Leste Country Director. “This will require significant, long-term investments in education, skills training, and infrastructure such as roads, water supply, and electrification. ADB is a committed partner in these investments.”

Recent years have seen Timor-Leste’s growth moderating from the double digit growth rates registered from 2007 to 2011, as government spending has slowed. Annual government spending totals more than 80% of non-oil GDP, with most of the spending funded from oil royalties.
The offshore Bayu-Udan gas field brings in 95% of Timor-Leste’s oil and gas royalties, but production forecasts now suggest that production peaked in 2012 and reserves in the field could be exhausted by 2021 — four years earlier than previously thought. The modest adjustment in the expected future stream of oil royalties the timeliness of the government’s efforts to adjust downward its long term expenditure plans.

Although the 2013 budget planned increases in public capital investments of more than $800 million, project implementation delays resulted in only 43% of these funds being spent. The 2014 budget projects a 38% rise in recurrent expenditure and a 47% increase in government capital investment. However, because actual expenditures have fallen short of budgeted amounts in recent years, the effect of this spending on growth and inflation is hard to gauge.
In addition to growth driven by public expenditure, a 13.6% expansion in private sector credit and rising foreign direct investment has supported strong business growth. Trade statistics suggest that this growth was concentrated in services such as retail, wholesale, transport, and communications. However, financial markets remain underdeveloped with the ratio of private sector credit to non-oil GDP only 11.3%.

Inflation moderated in 2013 as a result of the lower government spending, the appreciation of the US dollar against many of the country’s leading trading partners, and lower international food prices. This marked a reversal of the trend toward higher inflation seen since 2011. Average annual inflation fell to 9.5% in 2013 from 10.9% in 2012.

East Timor not entitled to Bayu-Undan gas pipeline tax, Australia warns

MELBOURNE, Apr. 1

04/01/2014

By Rick Wilkinson
OGJ Correspondent
http://www.ogj.com/articles/2014/04/east-timor-not-entitled-to-bayu-undan-gas-pipeline-tax-australia-warns.html

 The image try to figure out, how small country effort against big country

 

The Australian government has written to East Timor to warn that the East Timorese are not entitled to tax the natural gas pipeline from the Bayu-Undan gas-condensate fields in the Timor Sea to the Darwin LNG plant operated by ConocoPhillips.
The letter, signed by Treasurer Joe Hockey and Industry Minister Ian Macfarlane, states that only Australia can tax the pipeline’s activities because it had “exclusive jurisdiction” under the Timor Sea Treaty.

The letter was apparently sent as an attempt to restart a constructive discussion over the treaty. Instead it has fueled an already volatile situation.
Australia and East Timor are currently in dispute over the Treaty with East Timor incensed at revelations that Australia bugged East Timor’s government offices in Dili during the original treaty negotiations. The espionage has been a trigger for East Timor to force arbitration in the International Court of Justice in The Hague to have the Treaty declared void.
East Timor now says that the recent letter about pipeline taxes gives it grounds to launch another round of arbitration about the treaty.

The country alleges that ConocoPhillips owes it hundreds of millions of dollars in tax revenue and it has a taxing right over income generated by the pipeline. East Timor and ConocoPhillips are currently in the middle of arbitration proceedings in Singapore over the alleged debt.
East Timor’s Petroleum Minister Alfredo Pires and the country’s Finance Minister Emilia Pires have written back to Australia saying that at no point has Australia raised objections to East Timor exercising its right to tax the pipeline even though Australia was aware East Timor was doing so.
East Timor’s legal advisors say the position stated in the Australian letter triggers a dispute under the Timor Sea Treaty. Australia has been attempting to have the current arbitration in The Hague thrown out on the grounds that the dispute mechanism under the treaty had not been activated.
The East Timorese say the letter has opened the door the Australians had been trying to close.
The East Timorese are concerned that Australia is waging a wider campaign over ownership of Timor Sea oil and gas reserves. Australia says the letter was simply an attempt to restart a constructive discussion and ensure there is clarity around tax arrangements in the Timor Sea.